Kabarbetawi.id, Jakarta — Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi (MKB), H. Fauzi Bowo, dipercaya menjadi figur sentral dalam proses penyatuan masyarakat Betawi ke dalam satu lembaga adat yang kuat dan berwibawa. Kepercayaan tersebut ditegaskan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025 di Museum M.H. Thamrin, Senen, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12/2025).
Gubernur Pramono menyatakan, Pemprov DKI Jakarta secara sadar mengambil posisi sejajar dengan masyarakat Betawi dan menyerahkan sepenuhnya proses konsolidasi internal kepada Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat MKB. Menurutnya, Fauzi Bowo merupakan figur yang tepat untuk merajut kebersamaan berbagai elemen Betawi.
“Beliau (Fauzi Bowo) yang akan memimpin perundingan dan mengoordinasikan seluruh unsur kaum Betawi. Pemprov DKI tidak mencampuri urusan internal. Kami menerima dan menghormati hasil Kongres Istimewa ini,” ujar Pramono.
Pramono menilai, kehadiran Fauzi Bowo sebagai poros pemersatu menjadi kunci penting bagi penguatan kelembagaan adat Betawi, seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan budaya Betawi sebagai budaya utama Jakarta.
Meski lembaga adat Betawi belum terbentuk secara formal, Pramono memastikan Pemprov DKI telah lebih dulu mengarusutamakan identitas Betawi dalam berbagai aktivitas pemerintahan. Mulai dari penggunaan busana adat Betawi dalam pelantikan pejabat, hingga penegasan simbol-simbol Betawi di ruang publik dan gedung pemerintahan.
“Saya berkomitmen penuh pada pemajuan budaya Betawi. Jakarta harus dibangun di atas jati diri kulturalnya, dan Betawi adalah akarnya,” kata Pramono.
Sementara itu, Fauzi Bowo menegaskan bahwa Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025 menjadi titik balik penting bagi masyarakat Betawi untuk menyatukan langkah, meninggalkan perbedaan, dan bergerak bersama demi masa depan Jakarta.
“Kami memilih tekad untuk bersatu, hidup guyub dan rukun. Kaum Betawi ingin menjadi bagian aktif dalam mendukung Jakarta sebagai kota global yang maju dan berbudaya,” ujar Fauzi.
Ia menekankan, persatuan kaum Betawi bukan semata soal simbol kelembagaan, melainkan tentang menjaga marwah, nilai, dan filosofi budaya Betawi agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi muda di tengah dinamika kota metropolitan.
Setelah tercapai kesepakatan di internal kaum Betawi terkait struktur dan nama lembaga adat, Pemprov DKI Jakarta akan mengawal proses penguatan kelembagaan tersebut melalui payung hukum yang jelas, termasuk penegasan posisi Lembaga Adat Betawi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.
Gubernur Pramono berharap, di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo, akan lahir kelembagaan Betawi yang profesional, kuat, dan dihormati oleh semua pihak, sehingga budaya Betawi tidak hanya lestari, tetapi juga relevan dan berkontribusi nyata dalam membentuk Jakarta sebagai kota yang inklusif dan beridentitas.
