Kabarbetawi.id, Jakarta — Senator DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Dailami Firdaus, menilai Kongres Istimewa Majelis Kaum Betawi (MKB) yang digelar pada 18 Oktober 2025 di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, memiliki arti strategis dalam memperkuat dan mengokohkan komitmen persatuan masyarakat Betawi.
Menurut Dailami, kongres tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi langkah penting untuk mendorong masyarakat Betawi agar semakin maju, beradab, cerdas, dan sejahtera.
“Kongres ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat dan mengokohkan komitmen persatuan masyarakat Betawi. Ini adalah momentum penting untuk menyatukan langkah ke depan,” ujar Dailami dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2025).
Senator yang dikenal sebagai putra asli Betawi itu menegaskan, persatuan merupakan modal utama masyarakat Betawi dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Ia meyakini, dengan soliditas yang kuat, masyarakat Betawi dapat berperan lebih besar dalam pembangunan Jakarta maupun Indonesia secara keseluruhan.
“Persatuan harus terus dijaga. Melalui kongres ini, kita harapkan terbangun solidaritas dan kerja sama yang kokoh di antara berbagai elemen masyarakat Betawi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dailami menyebut Kongres Istimewa Betawi menjadi momentum bersejarah dalam perjalanan masyarakat Betawi. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen untuk menyambutnya dengan kesiapan dan semangat kebersamaan.
“Kongres ini harus menjadi titik tolak bagi masyarakat Betawi untuk bersatu, mandiri, dan berkontribusi lebih besar dalam memajukan Jakarta dan Indonesia,” kata Dailami.
Ia juga mengingatkan agar seluruh elemen Betawi di Jakarta mengedepankan musyawarah, jiwa besar, dan semangat persatuan dalam menghadapi setiap persoalan yang ada.
“Di sini kita berhimpun, termasuk untuk memperjuangkan pemajuan kebudayaan Betawi,” pungkasnya.
Adapun Kongres Istimewa Majelis Kaum Betawi 2025 menghasilkan tiga kesepakatan penting, yakni:
1. Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
2. Mengokohkan status MKB sebagai satu-satunya pilar utama dan wadah berhimpun masyarakat Betawi serta masyarakat Jakarta pada umumnya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Betawi.
3. Menetapkan Gubernur DKI Jakarta periode 2007–2012, Fauzi Bowo, sebagai Ketua Dewan Adat MKB, serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, sebagai Ketua Wali Amanah MKB.
Dengan hasil tersebut, Dailami berharap Kongres Istimewa Betawi menjadi momentum penting yang memperkuat eksistensi serta kontribusi masyarakat Betawi dalam membangun Jakarta yang lebih maju dan berkeadaban.
