Kabarbetawi.id, Jakarta — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan insan pers dalam mengawal pembangunan serta berbagai persoalan masyarakat di Jakarta.
Hal itu disampaikan Abdul Aziz saat menghadiri kegiatan silaturahim dan ngopi bareng bersama para jurnalis di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/5/2026).
Menurut dia, jurnalis dan anggota dewan pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yakni menjalankan kontrol sosial terhadap kebijakan maupun persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kalau saya lihat, sebenarnya fungsi jurnalis dan dewan itu sama. Tugasnya sama, bagaimana menjalankan fungsi kontrol. Bedanya, dewan ada di dalam parlemen, sedangkan jurnalis ada di luar. Karena itu harus saling sinergi, saling mendukung, dan saling bertukar informasi,” ujar Abdul Aziz.
Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta itu menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus membantu mengawal kebijakan publik agar berjalan optimal.
Ia menyebut, tidak sedikit persoalan masyarakat yang akhirnya mendapat perhatian luas setelah diberitakan media dan menjadi pembahasan publik.
“Kadang kita memang butuh sesuatu itu diviralkan dulu supaya menjadi perhatian bersama. Jadi memang harus ada sinergi antara dewan dan jurnalis,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Aziz juga menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis yang terus bekerja di lapangan demi menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, profesi jurnalis memiliki risiko besar, tetapi tetap dijalankan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab.
“Saya melihat jurnalis ini kerjanya luar biasa. Risikonya besar, tapi tetap istiqomah. Saya apresiasi perjuangan teman-teman media,” ucapnya.
Selain membahas hubungan antara media dan legislatif, Abdul Aziz turut memaparkan sejumlah program strategis yang tengah didorong DPRD DKI Jakarta, terutama di sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
Salah satu yang menjadi fokus utama adalah penguatan regulasi terkait sekolah swasta gratis agar akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu semakin merata.
Menurut dia, kondisi saat ini menunjukkan masih adanya ketimpangan akses pendidikan. Banyak anak dari keluarga mampu menikmati fasilitas sekolah negeri gratis, sementara sebagian anak dari keluarga kurang mampu justru bersekolah di swasta dengan beban biaya lebih tinggi.
“Tujuan sekolah gratis dulu untuk membantu masyarakat miskin agar tetap bisa sekolah. Tapi sekarang yang banyak menikmati sekolah negeri justru anak orang mampu, sedangkan anak orang miskin banyak di sekolah swasta berbayar. Ini yang sedang kita benahi,” jelasnya.
Abdul Aziz mengatakan DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pendidikan.
Perda tersebut memuat sejumlah pembaruan penting, mulai dari amanah sekolah swasta gratis, program wajib belajar 13 tahun termasuk taman kanak-kanak (TK), penguatan pendidikan moral, hingga pembenahan sistem pendidikan untuk menekan kenakalan remaja.
“Kita ingin pendidikan di Jakarta bukan hanya soal akademik, tetapi juga membangun moral dan karakter generasi muda,” ungkap politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Barat itu.
Selain sektor pendidikan, DPRD DKI Jakarta saat ini juga tengah membahas sejumlah regulasi strategis lainnya, seperti ketahanan pangan, pembangunan keluarga, perlindungan perempuan, kota layak anak, hingga kependudukan.
Menurut Abdul Aziz, pembenahan Jakarta harus dimulai dari penguatan regulasi dan pembangunan sumber daya manusia agar arah pembangunan memiliki dasar yang kuat dan berkelanjutan.
“Perbaikan Jakarta harus dimulai dari aturan. Tidak bisa hanya sporadis. Kita ingin pembangunan yang terarah dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” tandasnya (mj/hel)
